Pemerintah Kab. Parigi Moutong (Parimo) dimotori oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) gelar Focus Group Discussion (FGD) diruang aula Kantor Bappelitbangda, Senin (15/5/2023).
berkerjasama dengan Tim Ahli dari Universitas Tadulako Palu, FGD penyusunan dokumen perubahan rencana penanggulangan kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 serta penyusunan kriteria kemiskinan sebagai acuan penentuan rumah tangga miskin dan layak mendapat bantuan tahun 2023 di Kab. Parimo dipimpin langsung Wakil Bupati Parimo Badrun Nggai, SE.
Kegiatan FGD turut melibatkan Kepesertaan Sejumlah Perangkat OPD, Perbankan, Baznas Parimo, FKMK.
Dalam diskusi bersama Wabup Badrun Nggai mengatakan FGD yang Tengah diselenggarakan selain untuk menyatukan presepsi, juga pentingnya sumbangsi saran demi penyempurnaan rencana penyusunan dokumen RPKD serta penyusunan kriteria kemiskinan sebagai acuan penentuan rumah tangga miskin yang layak mendapatkan bantuan ditahun ini.
Menurut Wabup kabupaten Parimo merupakan salah satu kabupaten di wilayah sulawesi tengah yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami penurunan angka kemiskinan.
“Tindakan Pemerintah Daerah harus terus dilakukan dalam hal Penekanan angka kurangnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dikab.Parimo, karena saat ini Kabupaten kita secara data masih berada di posisi ke 4 setelah sebelumnya selalu masuk dalam kategori 3 besar tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi sulawesi tengah.”tutur wabup.
“Meskipun tidak terlalu signifikan angka yang ditekan oleh Pemerintah Daerah, tentunya upaya dan keterlibatan dari semua stakeholder untuk terus menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tersebut menjadi PR bersama.”imbuhnya.
Lanjutnya Wabup Badrun menginginkan penanggulangan kemiskinan tidak hanya sekedar wacana semata, tetapi diperlukan tindakan nyata dari percepatan serta inovasi dan peran dari seluruh pihak secara terintegrasi.”tegas Badrun.
“Saya harapkan pekerjaan ini tidak diselesaikan secara sendiri-sendiri tanpa melihat keterkaitan dengan isu sektoral lainnya. dan lebih penting lagi untuk diketahui intervensi tersebut juga tidak bisa seragam penanganannya, sehingga identifikasi terhadap permasalahan kebutuhan dan potensi dimaksud sebagai dasar intervensi Pemerintah menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan dalam menyelesaikan program daerah pada penanganan penanggulangan Kemiskinan di kabupaten Parimo, “Jelasnya.
Wabup menambahkan agar langkah percepatan penanganan kemiskinan ini juga harus tepat sasaran, “saya berharap tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang merupakan gabungan dari semua perangkat daerah dan berbagai unsur lainnya mampu mendiagnosa kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat,” Pungkasnya.
identifikasi masyarakat miskin dan kelompok rentan ini dapat terlayani dan dapat mengakses pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, rumah yang layak huni serta kebutuhan dasar lainnya.
lewat Forum FGD Badrun juga memastikan kepada peserta apakah masyarakat miskin dan kelompok rentan ini terlindungi, baik dari jaminan sosial, terlindungi asetnya, serta terlindungi haknya, dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
Turut hadir dalam kegiatan FGD Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Parimo Ir. Lewis, Kepala Bappelitbangda Kab. Parimo Irwan, SKM, MSi., Sekretaris Bappelitbangda Krisdayaldi Ponco Nugroho, SSTP, Ketua Baznas Kab. Parimo Faisal Pangale, Ketua FKMK Kab. Parimo Abd. Rajab Pokay dan Tim Ahli dari Universitas Tadulako palu Alimudin Laapo.
Sub. Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim
