Tujuan mendukung penyusunan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE sebagai kerangka dasar untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi, mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang proses bisnis layanan publik yang ada di setiap opd secara detail dan khusus mengidentifikasi layanan-layanan dasar di setiap opd.
Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai SE, apresiasi kegiatan ini kepada tim penyusun dokumen arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dari universitas tadulako bersama dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Parigi Moutong, yang menunjukan komitmen dan konsistensinya untuk membangun SPBE di Parimo.
“Penyusunan arsitektur dan peta rencana spbe ini merupakan salah satu amanat peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peraturan tersebut merupakan platform kebijakan digitalisasi pemerintahan untuk keterbukaan langka dalam pembangunan di instansi pemerintah”, Ucap wabub saat memberikan sambutan pembukaan FGD bertempat diruang rapat lantai dua kantor Bupati, senin 5/12/2022.
Dalam menindaklajuti surat edaran Pemerintah Pusat tersebut Wabup mengatakan saat ini ada berbagai aplikasi yang dimiliki serta dikelola oleh Instansi Pusat maupun Pemda dalam mendukung pelaksanaan layanan digital, namun pembangunan dan pengembangan aplikasi tersebut cenderung bersifat sektoral serta belum terintegrasi dan hampir disetiap opd membuat aplikasi sendiri, tetapi aplikasi tersebut tidak terintegrasi.
“Wabub berharap saatnya kita mengintegrasikan layanan digital guna meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan public, sebab pembangunan dan pengembangan aplikasi yang bersifat sektoral dan belum terintegrasi juga berimplikasi dalam peningkatan resiko operasional dan keamanan informasi serta membebani keuangan Negara, oleh karena itu, fgd ini sangat penting dilaksanakan untuk menentukan layanan berbasis elektronik dilingkungan pemerintah Parimo kedepan”, Tandasnya
Sementara itu kepala dinas Kominfo Parimo Enang S.Sos mengatakan misinya yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa good governance, dengan tujuan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Dalam peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis intake iptek sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien efektif dan akuntabel program utama yang hendak dijalankan adalah membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional reformasi sistem perencanaan penganggaran dan akuntabilitas birokrasi yang bertransformasi”, Ujarnya
Sub Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim
