Penyerahan DIPA serta TKD 2023 dilaksanakan langsung oleh kanwil Ditjen perbendaharaan Sulteng pada selasa, 13/12/2022 di gedung Pogombo kantor gubernur Provinsi Sulteng.
Dalam sambutannya kanwil Irfa ampri mengatakan penyerahan DIPA merupakan bentuk dimulainya pelaksanaan APBN 2023 di sulteng. tentunya arah kebijakan dan implementasi pembangunan dari pusat ke Daerah akan terkoordinasi dan terkelola dengan baik.
APBN merupakan instrumen yang sangat penting dan menjadi landasan Negara dalam menciptakan Tatakelola Pemerintahan utamanya dimasa ekonomi global dewasa ini tidak berada dalam keadaan yang tidak baik baik saja oleh sebab itu kita harus memiliki “Sense of crisis” betul betul siap atas berbagai kemungkinan yang akan terjadi kata Irfan Apri melanjutkan arahan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di jakarta.kita harus mampu bertahan dalam gerusan serta hantaman ekonomi Global dengan memanfaatkan segala potensi serta peluang yang ada. oleh karena itu strategi dan rencana besar harus dilaksanakan secara konsisten dilapangan.
Ipra Ampri menjelaskan DIPA Dan TKDD Merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk dijadikan acuan bagi para pemimpin unit kerja kementerian/lembaga dan kepala Daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaborasi hal ini tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambangun.
Sulawesi tengah dalam perkembangan ekonomi pada Tahun 2022 dan proyeksi 2023 akan tumbuh 19,13 %, tertinggi kedua secara Nasional serta berkontribusi sebanyak 1,5 % terhadap perekonomian Nasional pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok usaha industri pengolahan yakni 41,34 % serta komponen ekspor kita mencatatkan pertumbuhan tinggi 33,2% hal ini tidak terlepas dari windfall ekspor produk unggulan sulteng seperti besi baja, dan Nikel.
Selain itu neraca perdagangan terus konsisten mencatatkan hasil surplus serta menstimulan kondisi lapangan kerja serta penyerapan Ketenagakerjaan regional sebanyak 3 % tingkat pengangguran mengalami penurunan menempatkan sulteng masuk dalam 5 besar Provinsi dengan PTT terendah secara Nasional.
Sub Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim
