Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong (parimo) H. Badrun Nggai, SE menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Afirmasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) dirangkaikan dengan Soft Launching Pencanangan Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai Negeri Seribu Megalit Oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. (H.C) K.H. K.H. Ma’ruf Amin yang di dampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Prof. (H.C) Dr. (H.C) A. Halim Iskandar, M. Pd serta Gubernur Provinsi Sulteng H. Rusdi Mastura, Bertempat di Ball Room, Swiss – Belhotel Silae, Palu, Selasa (3/10/2023)
Kegiatan tersebut digagas oleh Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng Dalam rangka mendukung terlaksananya rencana aksi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal (RAN-PPDT) tahun 2023.
Dalam sambutan Wapres RI, Ma’ruf Amin mengatakan Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap wilayah-wilayah yang masih tertinggal, baik dari aspek sumber daya manusia, perekonomian, sarana prasarana dasar, hingga aksesibilitas.
Menurutnya Upaya akselarasi ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera disertai dengan generasi produktif, berkualitas, dan mampu bersaing dengan bangsa lain.
Oleh karena itu, untuk keberlanjutan program percepatan pembangunan daerah tertinggal di seluruh Indonesia, diperlukan kebijakan yang berkesinambungan, baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.
“ia berharap peran Aktif dalam mendukung kebijakan terkait, lewat beragam intervensi yang tepat sasaran dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi,” tegas Wapres
lanjut Wapres menyampaikan, intervensi tepat sasaran dapat dilakukan melalui penyamaan visi untuk menuju Indonesia Maju yaitu dengan penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Yang salah satunya, dapat dicapai melalui kebijakan afirmasi lintas sektoral.
Ia berpesan Terus perkuat kebijakan afirmasi Pemerintah Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor yang telah dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa PDTT,” imbau Wapres.
Wapres juga memaparkan soal target, berdasarkan data pada RPJMN 2020–2024, saat ini terdapat 25 kabupaten tertinggal yang harus menjadi prioritas penanganan. Wapres pun meminta kepada seluruh pihak terkait agar target ini dapat dicapai sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
“Pemerintah pusat dan daerah harus mengupayakan keberhasilan penanganan semaksimal mungkin,” Pintanya.
Wapres berharap, melalui Rakornas PPDT hari ini dapat menyepakati rumusan kebijakan bagi daerah tertinggal, termasuk di wilayah kepulauan terluar dan perbatasan antar negara. Sehingga dapat dirasakan bukti kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat yang akan membawa Indonesia menjadi lebih sejahtera
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa pengentasan daerah tertinggal merupakan kerja bersama, tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa selain kekuatan program, sinergi merupakan kunci utama keberhasilan.
“Selain peningkatan efektivitas program K/L yang ditambah, kita juga optimis untuk mengentaskan seluruh daerah tertinggal dan terus kita upayakan melalui penguatan kerja sinergis antara pemerintah daerah yang selaras dengan pemerintah pusat,” ungkap Abdul Halim.
Sub. Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim
