Mewakili Bupati, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan sekretariat Daerah Moh. Yasir, SE,M.M, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), bersama Kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting dari Ruang Rapat Sekda, Kantor Bupati, pada Senin (18/9/2023).
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, dengan tema Percepatan P3DN dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKM) pada Pemerintah Daerah. Yang juga diikuti Gubernur, Bupati/Walikota Se Indonesia melalui daring maupun luring.
Dalam kesempatan itu, suhajar menjelaskan, tujuan dari rakor ini sendiri tidak lain meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Dengan target capaian tahun 2023 disampaikan dalam rakor sebesar 95 persen target serapan APBN/ APBD.
amanat Sekjen Kemendagri, dengan jumlah tayang tersebut masih perlunya perhatian dari pemerintah daerah untuk dilakukan pembelian, secara bertahap.
Suharja menyampaikan, P3DN ini juga merupakan konsen dari Presiden RI, Joko Widodo dalam pengoptimalan fiskal daerah, yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi terkait pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah perlu fokus meningkatkan penggunaan PDN, meningkatkan porsi UMK-K, memastikan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), mengupayakan efesiensi belanja pemerintah,” katanya.
“Ada strategi untuk meningkatkan kinerja PBJ, diantaranya dengan meningkatkan kualitas SDM PBJ serta UKPBJ yang pro PDN dan UMK- K, mengedepankan metode e-purchasing juga e-katalog, dan melakukan konsolidasi pengadaan yang fokus pada produk dalam negeri dan pelaku UMK-K,”
Disampaikan dalam rakor, fokus strategi meningkatkan kinerja e-katalog juga dapat dilakukan melalui e-katalog konstruksi. “Kemudian terkait harga produk yang cenderung mahal, dapat kita lakukan konsolidasi pengadaan agar efesiensi anggaran. Sehingga anggaran tersebut dapat dibelanjakan kebutuhan lain. Juga dengan konsolidasi harga yang ditanyangkan dapat lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
OPD yang turut hadir mendampingi Asisten II dalam Rakor tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan serta Opd terkait lainnya.
Sub. Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim
