Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong gelar Rapat Koordinasi terkait tindak Lanjut Kemendagri yaitu pengendalian Inflasi diseluruh Wilayah Kabupaten menjelang Bulan Puasa.
Rapat tersebut dipimpin Langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir.Lewis diikuti Forkopimda Kabag Ops Polres, Perwira Penghubung (Pabung) TNI 1306/Palu, dan Sejumlah OPD tekhnis diantaranya, Dinas Perhubungan, Dinas Perindag, Badan Inspektorat, Dinas TPHP, Dinas Ketahanan Pangan dan Bagian Ekonomi Setda Parimo bertempat Ruang Bupati, Selasa (14/2/2023).
Dalam hasil Rapat tersebut Pemerintah Kabupaten mengambil langkah strategis dalam mengantisipasi agar tidak terjadi gesekan dimasyarakat terhadap kenaikan harga bahan Pokok dipara pedagang dalam memasuki Bulan Suci Ramadhan.
Asisten lewis menyampaikan yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menelusuri Kondisi perkembangan harga dagang diparimo dan ketersediaan Stok Bahan yang cukup serta efisien.
Asisten Lewis juga meminta untuk segera membuat konsep SK tim satgas pangan dilapangan yang tergabung dalam anggota TNI dan Polri serta Pemerintah OPD, tim satgas yang telah dibentuk diharapkan segera beroperasi menertibkan para pedagang nakal yang mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan lebih.
Selain itu untuk memudahkan masyarakat kecil yang membutuhkan Bahan Pokok Asisten lewis meminta agar titik penempatan bazar pangan murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dapat di tempatkan dititik titik daerah yang juga masuk dalam area kemiskinan ekstrem dan stunting, hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam mengatasi kedua masalah tersebut “ dengan penempatan pada titik tersebut diharapkan masyarakat yang masuk dalam 2 kategori itu dapat terbantu dengan nilai pasaran yang ditawarkan lebih rendah dari nilai yang ada di pasar modern maupun tradisional saat ini “ ungkap lewis.
Selain itu lewis juga menambahkan terkait distribusi gas bagi masyarakat penerima subsidi, ia berharap tim satgas yang turun dilapangan dapat memantau sekaligus melakukan penertiban jika ditemukan ada pangkalan atau agen gas yang dalam penyaluran gasnya condong menjual gasnya ke pengecer dilapangan tidak langsung ke konsumen, sementara masyarakat yang memang masuk dalam masyarakat penerima subsidi gas tersebut tidak mendapat pasokan yang cukup, “ karena jika sudah sampai pada pengecer harga gas dapat melambung tinggi bahkan bisa 2 kali lipat dari harga pangkalan “ Jelasnya lewis menambahkan.
Lanjut lewis mengatakan hasil keputusan rapat ini akan menjadi rumusan kebijakan Pimpinan Bupati dan Wakil Bupati ,”tentunya ini menjadi laporan saya terkait sebagai bahan atau langkah langkah pemerintah Daerah.”imbuhnya.
“hasil Rapat Koordinasi pengendalian Inflasi bersama Forkopimda hari ini belum merujuk secara Final, akan tetapi secara tekhnis tindak lanjut dari arahan mendagri sudah diindahkan tentunya pimpinan daerah sudah mendapat informasi dari hasil rapat yang telah dilaksanakan juga sebagai laporan kekementrian nantinya.
Lewis katakan agar tak menyalahi wewenang ia menyarankan hasil rapat ini juga disampaikan ke group Tim Pengendalian Inflasi Daerah, “saya berharap OPD tekhnis yang hadir dalam rapat hari ini dapat melaporkan hasil rapat ini ke TPID yang di ketahui oleh Sekretaris Daerah “Tutupnya.
Sub.Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim
