Melalui Video conference (Vidcon) , Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong Badrun Nggai, SE bersama Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka antisipasi dampak kenaikan Bahan Bakar Miyak (BBM) di Indonesia. Vidcon berlangsung diRuang Monitoring Center Polres Parigi Moutong Senin (5/9/2022).
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tersebut di selenggarakan Kementrian Dalam Negeri dengan melalui daring dan during Online serta di buka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta di ikuti seluruh Kepala Dearah se Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Tujuan dilaksanakanya Rakornas lintas sektor Pemerintah maupun Forkopimda se Indonesia terkait tentang kebijakan Pemerintah dalam menekan Kenaikan Subsidi Bahan bakar Minyak (BBM) serta solusi pengendalian Inflasi secara Nasional yang menjadi fokus utama saat ini dengan melibatkan Kementrian terkait antara lain Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementrian Sosial serta Kepala Dearah.
Maka diharapkan bahwa seluruh jajaran Pemerintah baik dari tingkat pusat maupun daerah terus melakukan upaya-upaya penyesuaian dan stabilitas perekonomian secara nasional melalui program bantuan sosial yang akan direalisasikan melalui kementrian sosial kepada masyarakat penerima manfaat untuk tepat sasaran.
Pemerintah Pusat tetap memperhitungkan dampak inflasi dengan solusi pengendaliannya, isu inflasi menjadi prioritas sinergitas seluruh stackholkder mengedepankan komunikasi publik agar masyarakat tetap tenang dan kondusif, mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersinergi serta konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, mengaktifkan satgas pangan dalam melaporkan harga dan ketersediaan komuditas pangan kepada kepala daerah dan secara berjenjang dilaporkan kepada kemendagri serta mengecek langsung kelapangan supply distribusinya, memastiakn subsidi BBM tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu (80% dari Rp.502 Triliun subsidi tidak tepat sasaran ).
Hal ini juga dibutuhkan pengawasan oleh pemda dan Aparat Penegak Hukum (APH), melaksanakan gerakan penghematan energy dan menghimbau masyarakat agar cermat dalam penggunaan energy (seperti mematikan lampu yang tidak perlu apabila disiang hari, dan penggunaan AC apabila tidak perlu dan langkah penghematan lainnya dalam aktifitas keseharian), gerakan tanam pangan cepat panen seperti cabai, sayuran, bawang dan lain lainya dapat dilakukan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga, gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat, seperti kelompok petani, PKK, Babinsa dan Bhabinkantibmas dan lain lainya.
Selanjutnya melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis setiap item komoditas pangan dikaji oleh setiap daerah dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus, intensifikasi anggaran belanja tidak terduga (BTT), anggaran bantuan social (Bansos), anggaran desa, realokasi dana alokasi umum (DAU), serta pengumuman angka inflasi daerah oleh Badan pusat statistic (BPS) serta Bank Indonesia (BI) dimasing-masing Provinsi.
Dari hasil Rapat koordinasi Wabup akan menindak lanjuti arahan Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait dan Pemda Parigi Moutong akan bekerjasama melalui jajaran forkopimda dengan melibatkan seluruh stackholder yang ada guna menyatukan persepsi mengambil kebijakan serta langkah-langkah yang cepat dalam mengawal kebijakan kenaikan subsidi BBM serta mempercepat penanganan inflasi agar kestabilan politik dan perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan baik sesuai harapan dengan indikator berbagai kebijakan peraturan dan perundang undangan yang berlaku secara menyeluruh.
