Prosesi Penanda Tanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrembang RKPD tahun 2024 digelar oleh Bappeda Prov. Sulteng ditanda tangani langsung oleh Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai, SE Foto : Prokopim/ Ajhi

Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo) Badrun Nggai Melakukan Kesepakatan Hasil Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan  Daerah (RKPD) tahun 2024 yang resmi dilaksanakan oleh Bappeda Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan Prosesi Penanda tanganan berita acara hasil Musyawarah bersama dengan Sejumlah Pimpinan Daerah 13 Kabupaten/Kota Usai Kegiatan Berlangsung di Best Western Coco Palu  11/04/2023.

Kegiatan itu dibuka dengan resmi oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng Drs.H.Ma‘mun Amir diikuti oleh WaliKota, Bupati, Wakil Bupati, pejabat unsur Forkopimda Sulteng dan OPD Provinsi serta Kabupaten/kota.

Turut hadir Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Staf Ahli Menteri Bappenas Bidang  Pemerataan dan Kewilayahan, Perwakilan Menteri Pertanian, Perwakilan Menteri PU, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sekda Sulteng, Unsur Forkopimda, Para Bupati/Walikota Se Sulteng, Para Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Sulteng, Pimpinan Perbankan.

Musrenbang RKPD tahun 2024 mengangkat tema Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan yang didukung Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing.

Kepala Bappeda Dr Christina Sandra Tobondo dalam sambutanya menyampaikan pelaksanaan musrenbang ini dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Selanjutnya Ia menjelaskan tujuan forum ini diharapkan dapat merumuskan dan menyepakati beberapa hal, diantaranya : 1) isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah tahun 2024, 2) tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024, 3) usulan program dan kegiatan prioritas dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2024. 4) penajaman, penyelarasan, dan sinkronisasi usulan program, kegiatan prioritas kabupaten dan kota dengan program dan kegiatan prioritas provinsi sulawesi tengah tahun 2024.

Wakil Gubernur (Wagub) Ma’mun Amir mengawali sambutannya mengatakan penyelenggaraan musrembang RKPD tahun 2024 ini sangatlah penting dalam tahapan sistem DPA, untuk menyamakan persepsi serta menyatukan pendangan tentang urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan secara luas serta pembangunan ditingkat daerah dapat bersinergi dengan pembangunan Nasional.

Wagub Mamun Amir juga menyampaikan Berdasarkan publikasi BPS tahun 2023 mendapat beberapa capaian indikator pembangunan diProvokasi Sulawesi Tengah yaitu 1) Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebanyak 15,9% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasiona yaitu 5,31%, dalam regional Sulawesi lajunya pertumbuhan ekonomi di Sulwesi Tengah tahun 2022 tersebut merupakan capaian terting se regional Sulawesi, 2) Tingkat kemiskinan disulawesi tengah pada tahun 2021 sebesar 12,33% ditahun 2022 mengala penurunan menjadi 12,30% untuk presentasi kemiskinan ekstrim ditahun 2021 3,15% juga mengalami penurunan menjadi 3,02% pada tahun 2022. 3) Tingkat pengangguran disulteng pada tahun 2021 sebesar 3,75% ditahun 2022 menurun menjadi 3%. 4) Indeks pembangunan manusia (IPM) Sulawesi Tengah ditahun 2021 69,79 poin terus meningkat di tahun 2022 IPM Sulteng sebesar 70,28 poin, 5) Dari segi pemerataan pendapatan indifidu pada tuhun 2021 0,326 Poin mengalami penurunan menjadi 0,305 Poin pada tahun 2022.

Berdasarkan capian indikator makro tersebut maka arah kebijakan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 diarahkan untuk upaya mengatasi isu-isu strategis pembangunan Daerah dengan menetapkan 5 agenda pembangunan prioritas Dearah Sulawesi Tengah yang searah dengan 7 agenda prioritas Nasional ialah. sumberdaya manusia yang berdayasaing, nilai tamba optimal sektor unggulan Daerah, konektivitas infrastruktur wilayah, kemiskina rembuk stunting, ketahana bencana merupakan iklim wilaya hukum lingkungan serta reformasi birokrasi, Isu-isu tersebut telah searah dengan isu Nasional dan isu Regional Sulwesi Tengah.

Sub. Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here